uu dana desa. 68 triliun atau naik 8,3% dibanding tahun 2021 periode yang sama. uu dana desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. (kades). Permendagri 73 tahun 2020 terdiri dari 29 Pasal dan 8 Bab, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2020 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Kedesa. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pada rapat-rapat sebelumnya, pembahasan terhenti pada usulan kenaikan dana sebesar 15 persen. 859 unit, dan masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang telah dibangun. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Mengingat : 1. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Tulisan ini akan membahas tentang otonomi desa dan efektivitas penggunaaan dana desa. Permendes 19/2017 tentang prioritas dana desa 2018 Permendes 23/2017 tentang TTG Desa ⇒ Tahun 2018 : Permendes 16/2018 tentang prioritas dana desa 2019 ; ⇒ Tahun 2019 : Permendes. UU Desa No. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Kesembilan, pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal. Pengelolaan Dana Desa; 1. 480 unit, tambatan perahu sebanyak 6. Dana Desa − Pengertian, Sumber Dana, dan Tujuannya. PURWOREJO, KOMPAS. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana. Sementara itu, dikutip dari Jpnn. 07/2016 tentang. com - Pembahasan Revisi Undang-Undang UU Nomor 6. Pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan dari berbagai pihak dan berbagai level. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturanSemenjak adanya UU Desa maka bantuan dana dari berbagai sumber keuangan khususnya pemerintah pusat mengalir ke desa yang salah satunya digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan di desa termasuk jalan desa. Sebagaimana diatur pada Pasal 72 UU Desa, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021. UU 6 2014 TENTANG DESA. Pada 2021 direncanakan Rp 72 triliun disalurkan ke 74. UU Desa No. Tipe Dokumen. Namun dalam. Begini pernyataannya,“…hanya untuk keterangan bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah. go. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaanPresentasi dana desa. 17/PMK. go. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja. Para kepala desa saat itu meminta DPR untuk mengubah sejumlah pasal dalam UU Desa. 2. Permendesa PDTT No. Website ini dikelola Pemerintah Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa, termasuk terkait pengelolaan dana desa dan capaian pembangunan desa. 3. Dana Desa merupakan progam pemerintah terbaru untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan. Undang-undang tersebut. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424). 6 Tahun 2014 tentang DesaUndang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. FAQ Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan Regulasi: 1. 960 desa dan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia, Pemerintah Pusat. karena itu. Berdasarkan Permendes RI No. Peraturan tersebut menggantikan PMK Nomor 156 /PMK. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2011TENTANGTRANSFER DANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi,. PMK No. Lebih lanjut, UU Desa mengatur limitatif kekuasaan BPD, antara lain masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun, Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan. 1. com - Bacapres Ganjar Pranowo menekankan revisi Rancangan Undang-undang Terbatas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus memfokuskan. id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 salah satunya mencakup kegiatan pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. 14, BN. 205/PMK. Diubah dengan : PP No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri, tetapi melekat pada hak, wewenang dan kewajiban. Desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi dana Desa minimal akan diglontorkan secara langusung ke desa sekelomok 10 % dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. 6/2014. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada kesempatan pertama, perwakilan dari Kementerian Keuangan menyampaikan terkait progress penyaluran Dana Desa bahwa hingga 14 Oktober 2022, Dana Desa telah tersalur sebesar Rp. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. Berdasarkan Pasal. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitasPenggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh perseratus) anggaran Dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan. id : 43 hlm. RUU Desa: Jabatan 9 Tahun Langsung Berlaku untuk Kades Petahana . Setiap individu masyarakat desa dapat melakukan pengawasan. dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Pedoman Umum ini tercantum dalam lampiran Permendesa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023. Rancangan aturan ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak, salah satunya pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan. Subjek. Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam. Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa. 11. 000. Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :Selain masa jabatan, Panja juga sepakat untuk meningkatkan alokasi dana desa menjadi 15 persen dari dana transfer daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik. Meningkatkan pelayanan publik didesa 2. 10. Sejak disalurkan pada tahun 2015, alokasi dana desa mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat pada tahun ini. Baca juga: Revisi UU Desa, Baleg DPR Usulkan Dana Desa Jadi Rp 2 Miliar per Desa Robi berharap, dengan masa jabatan sebagai kades diperpanjang jadi 9 tahun, persaingan politik akan berkurang. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014jo. Selama tahun 2020 sampai. "Dengan peningkatan dana desa, kita akan melihat desa-desa di Indonesia akan tumbuh lebih maju, lebih mandiri," ujar Sunan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. Jadi UU Desa itu salah satu strategi. 2014/No. (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. 201/PMK. Keempat, pengaturan tentang keberadaan tunjangan kepalaPenganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. Terbitkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) sebagai puncak dari dinamika pembangunan desa di Indonesia. U. UU Desa no 6 tahun 2014 yang didukung PP No. Sumber: @ditjenpkTentang legalitas kebijakan dana desa, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU Desa No. Tujuan Dana Desa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Draf Revisi UU Desa Mulai Disusun: Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Dana Desa Naik. T. Dana SDM Desa itu awalnya diusulkan. Apa Saja Pendapatan Desa Menurut Undang Undang Desa No. 2. 16. Ada empat isu besar yang berusaha dimenangkan lewat revisi ini, yaitu perpanjangan masa jabatan Kades, kenaikan gaji, tunjangan purna tugas, dan kenaikan dana desa. PENGELOLAAN DANA DESA SETELAH DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. Di dalam UU Desa ada. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu lahir melalui proses: a. Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara ekslusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Dana desa lahir sebagai amanat. Gambar 1. Sign in. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa, yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai salah satu. Terlebih dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Abstrak Lahirnya UU No. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah menggunakan. Usulan ini pun disepakati untuk masuk dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Desa. Presentasi dana desa. kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 Huruf b. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, dalam penggunaan anggarannya, desa juga seringkali. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember. Menurut perhitungan Baleg, aturan ini akan menaikkan besaran dana desa dengan perkiraan. 12. Awalnya, Budiman yang kerap berkeling ke desa-desa itu mengusulkan agar dana SDM desa itu dimasukan ke dalam revisi UU Desa bersamaan dengan masa jabatan diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yakni asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. 1. Isu tentang desa menjadi menarik ketika dilekatkan dengan UU Pemda Tahun 2014 yang juga. UU Desa dianggap mampu mengakhiri perdebatan tentang relasi desa dan negara sejak berdirinya Republik Indonesia. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil,. Sementara revisi UU baru ini, 9 tahun kali 2 periode. Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk desa berstatus desa mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN. PENDAHULUAN Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. “Sesuai. . PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : a. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020. Baru-baru ini juga berita terkait penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan dana desa yaitu 2 Mantan Kades di Muba Pakai Dana Desa untuk Bayar Utang Pilkades. Prioritas pemanfaatan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu untuk membiayai kegiatan pembangunan desa. Pengajuan revisi UU Desa didukung oleh Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin. Misalnya, di Aceh, dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka tidak lagi dikenal RT, RW, dan desa. Baleg Ungkap 19 Perubahan Revisi UU Desa, dari Masa Jabat Kades Hingga Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 7, TLN No. Di depan. Dua poin itu lantas menjadi prahara di balik political will DPR merevisi UU. Permendagri 73 tahun 2020 terdiri dari 29 Pasal dan 8 Bab, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2020 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa diharapkan mampu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat Masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Baca juga: Dana Desa Diusulkan Naik Jadi Rp 2 Miliar, PAN: Sudah Saatnya Orang Desa Ikut Nikmati APBN. ak Memenuhi Alokasi Dana Desa; b. 000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). 2015, Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Alokasi Dana Desa (ADD); e. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratu. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 1. 4916), UU 9 Tahun 2020. 4. Selanjutnya, Supratman menyerahkan 19 poin tersebut untuk diambil keputusannya dalam rapat Pleno Baleg. Persaingan politik yang dimaksud yakni pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa malah jadi tidak mau bekerja sama ketika. Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 190/PMK. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK 40/2020? Jawab: Pertimbangan ditetapkannya PMK 40/2020, yaitu: a. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Saya pernah sampaikan optimalisasi dana desa adalah bagian dari menjalan UU desa secara konsisten itu yg harus jadi bagian dari 6 jalan yg penting bagi. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN PM DESA,PDT &. Dana Desa; b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. Ia pun meminta revisi UU Desa melibatkan organisasi-organisasi desa sebagai mitra strategis pemerintah dan DPR. Sembilan tahun usia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( UU Desa) telah memberikan dampak yang signifikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Desa tampaknya terus-terusan “diguyur” pendanaan yang memadai untuk membangun Desa. 2020. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya ; PMK No. Terdapat satu pasal yang ditambahkan, yakni Pasal 72A tentang. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 NO. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan mengenai salah satu yang harus dipenuhi guna mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah pembangunan sumber daya manusia, yang ditandai. dengan Peraturan Desa. Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. desa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU 2/2020) tentang Penetapan Peraturan. Sementara itu,. Di Desa Pandanlandung dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh semua pengelola. 961 desa. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana miliyaran. Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. 4. serta kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan dana desa. DANA DESA: PENGERTIAN, TUJUAN, SERTA SUMBER DAN MEKANISME PENYALURANNYA - Website Resmi Desa Banjarsari REALISASI. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkatDalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Urusan dana desa di Kementerian Keuangan, pertanggungjawaban dana desa di Kementerian Dalam Negeri, prioritas penggunaan dana desa dan prioritas arah pembangunan desa di Kementerian Desa. 9. Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa T.